Sabtu, 16 Juli 2011

Presiden SBY Tersandra Partai Politik

JAKARTA,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sangat tersandera partai politik. Setiap kali hendak memutuskan sesuatu, Presiden lebih
banyak mempertimbangkan hitung-hitungan politik daripada urgensinya bagi
masyarakat. "Sistem telanjur dijajah parpol. Kabinet politik sebenarnya tak ada dalam sistem
presidensiil. Sejak zaman Gus Dur porsi orang politik sudah ada 34 persen, tetapi paling besar porsi politik di kabinet SBY, sampai 59 persen. Jadi, jangan heran kalau ada instruksi
tidak dilaksanakan, reshuffle susah dilakukan," kata pengamat politik Yunarto Wijaya di Cikini,
Jakarta, Sabtu (16/7/2011). Yunarto menambahkan, hal ini terbukti dari hasil evaluasi terbaru terhadap kinerja para menteri.
Presiden sendiri mengatakan, 50 persen instruksinya tidak dijalankan para menteri. Ketua UKP4
Kuntoro Mangkusubroto pun mendefinisikan bahwa ada 50 persen kementerian yang tidak
menjalankan kinerjanya dengan baik. Menurut Yunarto, seharusnya Presiden bisa segera mengambil langkah tegas terhadap para menteri
yang kinerjanya buruk. Apalagi, yang diketahui masih buruk sejak evaluasi sebelumnya. Namun,
sayang, Presiden terganjal kewenangan partai politik dalam sistem pemerintahannya. "Susahnya bertindak, ya, itu. Jadi, karena ketika dulu kabinet diketok bersama-sama dengan ketua
parpol lain, tak mudah reshuffle dengan keputusan sendiri," ungkapnya. Yunarto menegaskan, itu merupakan masalah serius kepemimpinan dalam sistem presidensiil.
Pasalnya, Presiden SBY sendiri yang dinilai melembagakan kewenangan parpol itu untuk
menyandera pemerintahannya. "Yang terjadi, dia malah melembagakan sistem yang menyandera
dirinya sendiri. Dia mengangkat ketua partai besar untuk memimpin wadah, namanya Setgab. Lalu,
dia menjatuhkan dirinya dengan ikut rapat berkala dengan orang politik. Dia sendiri melembagakan
itu. Semuanya malah membuat runyam," tandas Yunarto. Oleh karena itu, sistem tersebut harus diubah dalam UU Paket Politik mendatang. Sistem politik tidak
boleh lagi terjajah oleh partai politik seperti yang selama ini sudah terjadi.kompas.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar