JAKARTA,Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan,
berdasarkan evaluasi UKP4 sejak Januari 2011, sekitar 50 persen kementerian
berkinerja kurang baik. Evaluasi dilakukan berdasarkan program kerja dan instruksi Presiden, baik lisan
maupun tertulis, yang berhasil dilaksanakan kementerian. Terkait hal ini, Kuntoro membantah bahwa pemerintahan tak berjalan efektif. "Beberapa menteri kurang rajin, lha," kata Kuntoro kepada para wartawan di Kantor Presiden,
Jakarta, Kamis (7/7/2011). Ketika ditanya kementerian yang kurang berkinerja, Kuntoro enggan menjawabnya. Dikatakannya,
sekitar 17 kementerian yang kurang berkinerja itu tersebar secara merata di bidang politik, hukum,
dan keamanan, kesejahteraan rakyat, dan perekonomian. Ketika ditanya penyebab kementerian tak berjalan, Kuntoro tak menjawabnya secara gamblang. Hal
ini juga disampaikan Presiden ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna, Kamis. "Saya sudah
mendapatkan laporan, kurang dari 50 persen (program dan instruksi) yang saudara laksanakan.
Saya ingin mendapatkan laporan mana yang tidak bergerak, dan mana yang sudah ditindaklanjuti,"
kata Presiden. Pada Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Presiden juga membahas tentang persiapan Hari Raya Idul
Fitri 1432 H dan peringatan kemerdekaan ke-66 Republik Indonesia. Presiden menyatakan,
konsentrasi para menteri biasanya terbagi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Pada saat itu, para menteri harus tetap menjalankan tugas harian sambil bekerja lebih untuk
mempersiapkan segala hal terkait Ramadhan dan Idul Fitri. "Jadi mari kita konsolidasikan semua kerja
kita," katanya. Yudhoyono meminta para menteri untuk bekerja keras dan saling bekerja sama, sehingga bisa
menjalankan semua tugas, khususnya selama Ramadhan, Idul Fitri, dan peringatan kemerdekaan
Indonesia. Dengan begitu, kata Yudhoyono, kinerja kabinet bisa maksimal sebelum dua tahun masa kerja
Kabinet Indonesia Bersatu II pada Oktober 2011. Dalam sidang kabinet tersebut, Yudhoyono juga
meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator
Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono
melaporkan prioritas kerja kabinet.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar