JAKARTA,Saat ini tengah diwacanakan kebijakan penghentian sementara (moratorium) penerimaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Hal ini disambut baik oleh pengamat kebijakan publik
Andrinof Chaniago. Menurutnya, pembiayaan PNS sudah sangat
membebani APBN dan moratorium ini bisa menjadi sarana reformasi
birokrasi. "Ide moratorium yang dikeluarkan secara kebetulan cocok, tapi
alasannya perlu diperkaya lagi. Bukan karena alasan penghematan
anggaran saja tapi lebih kepada reformasi birokrasi khususnya
kepegawaian," ujar Andrinof usai Diskusi bertajuk "Darurat
Ketatanegaraan Indonesia" di Indonesian Institute, Jalan Wahid
Hasyim nomor 194, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2011). Menurut Andrinof, harus ada pembenahan terhadap rekrutmen PNS. Hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh birokrat yang berkualitas. "Moratorium harus digunakan untuk membenahi rekrutmen siswa sekolah dinas. Ada 90 sekolah dinas
dan itu adalah sekolah calon koruptor kalau tidak dibenahi," katanya. Ada semacam kekhawatiran dari sebagian masyarakat bahwa dengan adanya morarium ini akan
membuat angka pengangguran semakin tinggi. Namun, menurut Andrinof, kekhawatiran itu tidak
beralasan karena penerimaan PNS tidak bisa dikaitkan dengan pengangguran. "Penganguran adalah urusan sendiri, dalam pemerintahan penggangguran bukan dijawab dengan
mengorbankan yang lain. Jadi kalau alasan menerima pegawai karena pengangguran itu sama saja
menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Jawaban untuk
pengangguran ada di tempat lain, bukan dengan seenaknya menampung orang jadi PNS," imbuhnya. Andrinof pun mencontohkan negara tetangga, Singapura. Untuk mengatasi pengangguran, Negeri
Singa itu menumbuhkan lapangan kerja bagi warga negaranya yang tidak cocok menjadi PNS. "Seharusnya peran pemerintah membina dunia usaha dan secara keseluruhan membangun sistem
ekonomi yang berkualitas berbasis luas," katanya.detikcom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar