JAKARTA,Mabes Polri melarang mantan juru panggil Mahkamah Konstitusi (MK) Masyhuri Hasan untuk dimintai klarifikasi Panja Mafia Pemilu di Komisi II DPR. Panja pun akan menyambangi
Mabes Polri untuk bisa bertemu dengan Hasan. "Karena memang polri melarang Hasan dibawa keluar, terpaksa kita yang ke sana. Jadi kita yang
jemput bola ke Mabes Polri," ujar anggota Panja Mafia Pemilu Abdul Malik Haramain kepada detikcom,
Rabu (13/7/2011) Menurut Haramain, polri memiliki alasan kuat untuk tidak mengijinkan Hasan keluar dari Mabes Polri.
Polri masih membutuhkan keterangan dari Hasan. "Alasan utamanya karena ada keterangan yang masih dalam proses penyidikan, kalau keterangan itu
keluar bisa merusak sistem penyidikan yang sudah dirancang polri. Kita ngalah, makanya kita yang
datang ke sana," terangnya. Meski demikian, bila proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik telah selesai, Haramain berharap
nantinya Hasan bisa dipanggil ke Komisi II DPR. "Mungkin minggu depan Panja akan ke Mabes, tetapi waktunya belum pasti. Yang jelas pertemuan di
Mabes tertutup dan kita tetap minta nanti bisa menghadirkan Hasan di Panja kalau pemeriksaanya
sudah selesai," imbuhnya. Hasan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus surat palsu di MK. Hasan mempunyai peran
penting dalam kasus pemalsuan surat MK ini. Ia diduga mengkonsep surat tersebut untuk
memenangkan Dewie Yasin Limpo menjadi anggota legislatif. Selain itu, menurut investigasi MK, Hasan jugalah yang mengantarkan surat asli MK ke Andi Nurpati di
Studio JakTv, bukan di Kantor KPU. Andi Nurpati tak membantah menerima surat dari Hasan. Namun
Andi Nurpati membantah membuka surat yang disampaikan Hasan itu. Meski sudah menahan Hasan, hingga kini polisi belum menemukan aktor intelektual di balik
pemalsuan surat MK itu.detikcom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar