JAKARTA,Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas meluncurkan buku berjudul Hegemoni Rezim
Intelijen, Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad. Buku tersebut
merupakan disertasi Busyro saat menempuh S3 doktor ilmu hukum
di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Acara launching dilakukan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Di Jl Cik Ditiro, Yogyakarta, Sabtu (16/7/2011). Buku setebal 472
halaman yang merupakan disertasi Busyro ini diterbitkan oleh Pusat
Studi HAM UII. Hadir dalam acara ini penulis buku Busyro Muqoddas, mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono,
sekretaris umum PP Muhammadiyah Agung Danarto, anggota Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan
kepala MPM Muhammadiyah Said Tuhuleley. Hendro Priyono sebagai pembahas dalam buku itu mengatakan pengalamannya ikut dalam
pemerintahan tiga presiden yakni zaman Soeharto, Habibie dan Megawati, tugas intelijen di Indonesia
masih rancu, terutama dalam penanganan di dalam negeri. Intelijen luar kata dia, berdasarkan
pengalamannya ada pembagian tugas yang jelas. "Contohnya di Amerika Serikat, CIA itu menangani luar negeri sedang dalam negeri atau internal FBI,"
katanya. Karena masih adanya pembagian kerja yang masih rancu itu bisa memunculkan peluang bermain
dalam kekuasaan. Soal Komando Jihad (Koji) yang muncul pada tahun 1980-an Hendropriyono
mengaku tidak terlalu banyak mengetahui karena masih bertugas sebagai anggota Koppasus di Timor
Timur. Dirinya baru tahu soal itu dari surat kabar. "Saya baru bersentuhan setelah masuk jadi asintel kodam jaya sampai kasus Lampung," katanya. Menurut dia berdasarkan pengalamannya di dunia intelijen, dia tidak sependapat dengan tulisan
Busyro yang menyatakan ada rekayasa atau campur tangan pemerintah (Ali Murtopo) dalam kasus
komando jihad. "Prinsip intelijen itu cepat, tepat dan jujur kalau ada rekayasa itu bukan prinsip intelijen," katanya.detikcom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar