JAKARTA, Dewan Pers menilai sumber berita dari pesan BlackBerry Messenger (BBM) dan SMS sah untuk dijadikan berita. Termasuk dalam kasus Nazaruddin, fakta yang terjadi ada keterangan
yang disampaikan melalui pesan tersebut. "Kalau memang ada BBM yang ngomongnya gitu ya itu fakta. Itu saya anggap sepanjang ditulis
berdasarkan itu, ya masih dalam fungsi jurnalistik," Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam jumpa pers
di kantor Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (12/7/2011). Bagir menjelaskan, berita jelas didasarkan fakta. Namun memang, barangkali ada perbedaan persepsi
mengenai pengertian fakta tersebut. Jelas fakta jurnalistik berbeda dengan fakta hukum. "Fakta jurnalistik tidak harus dibuktikan kebenarannya, tapi apa adanya. Tapi fakta BBM itu ada, tapi
apakah isinya kebohongan Nazaruddin atau orang yang buat, bukan lagi tugas jurnalistik untuk cek
kebohongan dan sebagainya," terangnya. Langkah pers yang mengangkat BBM itu sebagai berita dinilai Bagir pun bisa dibenarkan sepanjang
dilakukan langkah klarifikasi dan menumbuhkan keyakinan bahwa itu berita yang benar dari orang
yang benar. "Kalau memang ada yang merasa itu salah, buktikan saja. Jangan bebani kita untuk buktikan, bukan
tugas kita," tegas Bagir. Sebelumnya dalam jumpa pers di Cikeas, Senin (11/7) malam SBY menyayangkan sikap media dalam
pemberitaan Nazaruddin. Dia menilai SMS maupun BBM dari orang yang mengaku Nazaruddin
dijadikan judul dan headline di media massa, sehingga menohok Partai Demokrat. "Banyak pemberitaan media massa, termasuk media massa yang selama ini memiliki kredibilitas dan
reputasi yang baik, yang terus juga mendiskreditkan Partai Demokrat, yang hanya bersumber pada
SMS atau BBM. Yang saya tidak pernah paham dengan akal dan logika saya, justru berita yang
bersumber dari SMS dan BBM dijadikan judul besar, tema utama, dan headline yang menyolok. Yang
saya maksudkan saya kira saudara sudah tahu adalah apa yang dikirim oleh yang mengaku sebagai
Nazaruddin, eks bendahara umum Partai Demokrat, yang sekarang pun yang bersangkutan masih buron. Tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan
dijadikan alat untuk menghakimi Partai Demokrat," kata SBY.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar