Wasekjen PD Nilai Marzuki Berseberangan Dengan SBY

JAKARTA,Wasekjen Partai Demokrat (PD) Saan Mustopa menilai ide menghilangkan KPK yang disampaikan Marzuki Alie
bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Dimana
pemberantasan korupsi adalah bagian dari agenda besar kerja
pemerintahan Presiden SBY. "Soal Pak Marzuki saya tidak tahu apa urusannya. Tapi yang jelas
semangat kita adalah bagaimana korupsi bisa kita berantas. Agenda
besar bangsa ini adalah bagaimana agenda untuk memberantas
korupsi itu bisa kita tuntaskan. Nah makanya lembaga yang
diharapkan bisa berantas itu mari kita perkuat, KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Bukan dilemahkan. Apalagi dibubarkan," ujar Saan saat dihubungi wartawan, Senin
(1/8/2011). Menurutnya keberadaan KPK mutlak diperlukan saat ini untuk memerangi korupsi. KPK menjadi satu-
satunya harapan pemberantasan korupsi di Indonesia. "Salah satu yang menjadi wujud komitmen upaya pemberantasan korupsi dari pemerintah itu adanya
KPK. KPK itu adalah lembaga yang diharapkan oleh publik. Nah justru kita berkepentingan menjaga
agar KPK tetap kuat. Ketika KPK berdaya, tetap kuat, sehingga KPK bisa maksimal dalam
pemberantasan korupsi,"paparnya. Karena itu setiap ide melemahkan KPK adalah bertentangan dengan semangat pemberantasan
korupsi. Ia secara pribadi mengaku menyayangkan pernyataan Marzuki. "Jadi kalau ada orang-orang yang ingin membubarkan KPK menurut saya itu bertentangan dengan
semangat pemerintah, bertentangan dengan komitmen pemerintah, bertentangan dengan agenda
besar bangsa ini. Karena bangsa ini salah satu kesadaran kita berbangsa, kenapa bangsa ini terpuruk
dulu, salah satu penyebab utamanya adalah soal korupsi,"keluhnya. "Sehingga korupsi itu menjadi musuh bersama sehingga pemerintah mengedepankan korupsi sebagai
sebuah agenda utama yang harus diberantas. Salah satu bentuknya adalah dengan dibentuknya KPK.
Dan KPK sudah mendapatkan kepercayaan dari publik,"lanjutnya. Pandangan Marzuki yang hendak memaafkan koruptor juga menurutnya tak seharusnya dilontarkan.
Karena ini ini bisa menyuburkan korupsi di Indonesia. "Menurut saya apa urgensinya memaafkan mereka. Mereka yang membuat bangkrut bangsa ini,
mereka yang membuat bangsa ini terpuruk, kalau mereka dimaafkan hanya dikenakan pajak enak
benar dia, dia telah merusak, menghancurkan negara ini, tiba-tiba kita maafkan. Kalau itu dimaafkan
tidak akan ada efek jera. Akan besar kemungkinan mengulangi karena toh dimaafkan,"tandasnya.detikcom