JAKARTA,Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, berpendapat, mafia anggaran seperti yang diribukan belakangan ini di DPR dapat
tumbuh di institusi mana pun. Bahkan, eksistensi mafia anggaran sudah ada sejak
lama. Badan Anggaran DPR RI sungguh harus berhati-hati. "Saya rasa mafia ada di mana-mana. Korupsi bisa dirancang dari biro perencanaan,
instansi, Bappenas, dan Kemenkeu. Teman-teman DPR ini harus hati-hati. Jadi sekarang DPR berperan lebih detail dan lebih teknis. Bahkan sekarang sudah ada badan sendiri yaitu Banggar
(badan anggaran). Bisa saja praktik-praktik yang berpusat di biro perencanaan di Bappenas dipindah
di sini (Banggar)," tutur Jimly di Jakarta, Rabu (6/7/2011). Salah satu solusi untuk memberantas mafia anggaran, tutur Jimly, elemen dan institusi negara
bekerja sama membangun dan menata sistem pemerintahan yang baik dan membantu mengawasi
banggar di DPR RI. Apalagi, saat ini DPR diberi kewenangan lebih teknis dari perencanan dan sampai
eksekusi anggaran. "Sekarang DPR diberi kewenangan lebih teknis sampai ke tingkat perencanaan. Sehingga mungkin
saja jadi tempat tumpuan harapan seluruh Indonesia. Kita harus bantu DPR menata dirinya jangan
sampai jadi sarang mafia anggaran," tegasnya. Seperti diberitakan, isu mafia anggaran sempat dilontarkan oleh anggota Badan Anggaran asal PAN,
Wa Ode Nurhayati di Metro TV. Wa ode menyatakan sejumlah anggota Banggar memungut fee
sepersekian persen dari besaran dana yang dialokasikan dalam perubahan alokasi penyesuaian
infrastruktur daerah (DPID) pada APBN 2011. Menurut Wa Ode, dari dana-dana alokasi untuk daerah
itu, biasanya mereka mendapat Rp 200 juta sampai Rp 500 juta.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar