Biaya Mahal Pacu Angka Putus Sekolah

BANDUNG,Kementerian Pendidikan Nasional mengaku kesulitan menekan jumlah siswa miskin di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kemendiknas Nono Adya Supriatno mengungkapkan, saat ini jumlah siswa miskin di
Indonesia hampir mencapai 50 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa tingkat SD
dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah. Menurut Nono, biaya sekolah yang relatif mahal ditengarai menjadi penyebab utama tidak
berdayanya para siswa miskin melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Kesulitan ini semakin
berat dengan adanya keharusan membayar uang pangkal, membeli buku tulis, seragam sekolah, dan
buku pelajaran. Hal-hal tersebut merupakan beberapa indikator pemicu biaya sekolah menjadi mahal. "Siswa di SMP, hanya 23 persen yang mampu meneruskan ke tingkat SMA. Sisanya tidak bisa
meneruskan, di antaranya ada yang terpaksa bekerja," ujar Nono ketika menjadi narasumber dalam
lokakarya "Membedah Pembiayaan Pendidikan", Sabtu (23/7/2011) di Bandung. Pada umum, menurut Nono, para siswa miskin berasal dari daerah rawan kemiskinan seperti daerah
terpencil, pesisir pantai, perkampungan padat penduduk, serta sejumlah tempat di daerah aliran
sungai. Untuk menekan angka tersebut, Nono mengaku sudah menganggarkan beasiswa Rp 2,1
triliun. Adapun di tingkat SMP dianggarkan dana Rp 3,9 triliun. "Jumlah itu di luar anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tahun ini mencapai Rp 16
triliun,” ujarnya. Memengaruhi pendidikan tinggi Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian
Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Mustasfirin menyesalkan sulitnya menekan angka siswa putus
sekolah. Semakin ironis karena secara umum tingginya angka putus sekolah di jenjang pendidikan
dasar dan pendidikan menengah berpengaruh pada jumlah siswa yang akan melanjutkan ke bangku
perkuliahan. Ia menegaskan, pendidikan menengah menjadi sangat penting untuk menunjukkan tiga
hal. Pertama, sebagai penunjang kebangkitan kelas menengah. Kedua, sebagai pondasi pendidikan. Ketiga, sebagai wujud realisasi pembangunan pendidikan itu sendiri. "Jadi kita sulit bicara mengenai pendidikan tinggi yang bermutu kalau pendidikan menengah tidak
diperhatikan," kata Mustasfirin. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dikti Kemdiknas Haris mengungkapkan, pihaknya selalu berharap
mempunyai kualitas pendidikan tinggi sekelas Amerika. Namun, biaya pendidikan di Indonesia
yang dinilainya masih sangat murah memengaruhi mutu dan daya saing Dikti. Selain itu, biaya yang
murah juga menjadi kendala untuk maju. "Jika pakai sentimental, saya juga ingin nangis dengan kondisi ini. Menggantung harapan menginjak
bumi. Mencerdaskan bangsa itu cita-cita dan kita bergerak ke arah sana. Saya prihatin karena anak
miskin sudah gugur di pendidikan menengah," tandasnya. Sehari sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, pendidikan yang
bermutu harus ditunjang biaya yang sesuai. Pembiayaan pendidikan yang mahal, murah, ataupun
gratis bukanlah sebuah masalah. Yang terpenting adalah tidak berimplikasi pada hak-hak dasar. "Taruhlah wajib belajar 9 tahun, ada indikasi hak dasar. Oleh karena itu, kementerian dan pemerintah
daerah harus lebih serius tangani hak-hak dasar. Pasalnya, jika biaya ini sampai di luar batas, hal itu
akan berimplikasi dan mulai terkait dengan hak dasar itu sendiri," ujarnya.kompas.com