JAKARTA, Bukan sekali ini ada jajak pendapat yang hasilnya menunjukkan penurunan popularitas Presiden SBY. Namun
hasil survei terkait penurunan hingga di bawah 50% yang
ditunjukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) patut dipertanyakan. "Popularitas SBY turun-naik itu hal biasa. Tapi kalau ini turunnya
jeblok, kok rasanya 'maksa' ya. Apalagi instrumen pertanyaannya
ini jaka sembung bawa golok," kata Wasekjen PD, Ramadhan Pohan,
kepada detikcom, Minggu (26/6/2011). Instrumen pertanyaan terhadap responden yang dinilainya tidak
nyambung adalah mengenai kewenangan Presiden SBY dengan pola
kewenangan KPK yang berniat memeriksa Nazaruddin. Padahal sudah jelas KPK merupakan lembaga yang independen dan proses
hukum yang KPK jalannya sepenuhnya bukan jadi wewenang
Presiden SBY. "Lingkaran barangkali tidak paham, kewenangan Presiden zaman reformasi sudah 'diambil alih' oleh
DPR, MK, KPK, Bupati, Walikota dan sebagainya. Bahwa KPK belum dapat periksa Nazaruddin, kok
Presiden SBY 'disalahkan' Lingkaran?" gugat Ramadhan. Bila yang menjadi dalih Lingkaran adalah posisi SBY yang juga adalah Ketua Dewan Pembina Partai
Demokrat, maka menurut Ramadhan Pohan juga tidak nyambung. Sebab partai bukan lembaga yang
berwenang menjalankan proses hukum atau melakukan aksi seperti mengejar buronan. "Itu kan wilayah hukum dan kewenangan penegak hukum! Siapa pun yang akan periksa, kapan dan
bagaimana memeriksanya, itu wewenang KPK," ujar anggota Komisi I DPR ini. Lebih lanjut mantan jurnalis ini mendorong Lingkaran Survei Indonesia agar meneladani lembaga
survei lain menggelar jajak pendapat yang menyehatkan kehidupan berbangsa. Yaitu dengan
mengajukan pertanyaan relevan, materi yang obyektif, proporsional, profesional dan tidak
tendensius. "Lembaga survei yang lain juga kritis tapi relevan dan adanya, seperti ini yang menyehatkan. Kalau
survei semata-mata hanya untuk menyerang SBY, apa bedanya dengan parpol lawan?" ujar
Ramadhan.detikcom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar