JAKARTA, Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat menolak dikatakan kalah melobi pemerintah Arab Saudi untuk membebaskan TKW Ruyati dari hukuman mati. Ruyati dipancung karena mengaku telah
sengaja membunuh majikannya bukan membela diri. "Pemerintah tidak kalah lobi, ini tergantung kasusnya. Darsem bisa bebas karena ia membela diri dan
keluarga korban tahu ia membela diri. Sedangkan Ruyati tidak. Kita tidak boleh pukul rata kasusnya,"
kata Jumhur. Hal itu disampaikan usai diskusi bertajuk 'Perlindungan TKI Suatu Keharusan, 'Ruyati' Kasus Terakhir',
di kantor DPP PD, Graha Kramat 7, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2011). Ia pun tidak mempermasalahkan bila banyak orang tetap menyalahkan pihaknya atas kematian
Ruyati. Menurutnya itu sebuah harapan agar BNP2TKI bisa lebih besar kewenangannya dalam
melindungi para TKI. "Tidak apa-apa, memang dari sisi nama BNP2TKI sapu jagad. Nyatanya setiap instansi pemerintah
terbagi tugasnya. Barangkali harapan kepada BNP2TKI harus besar seperti yang digambarkan dan
saya setuju itu yang saya harapkan," ujar Jumhur. Sementara mengenai 23 TKI yang masih terancam hukuman mati, Jumhur mengatakan BNP2TKI akan
terus mendampingi dengan dibantu tim kuasa hukum yang telah disiapkan. "Terus kita dampingi
dengan lawyernya karena kita tidak bisa mengintervensi aturan hukum pemaafan bahkan raja tidak
bisa merubah keputusan pengadilan," tutupnya.detiknews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar